Lintaspulau.id, SEMARANG — Sebanyak 2.360 kepala keluarga (KK) di Kampung Tambaklorok, kawasan pesisir Kota Semarang, harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Persoalan akses air bersih dan sanitasi tersebut menjadi salah satu aspirasi perempuan pesisir yang disampaikan dalam forum multipihak di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Rabu (14/10/2026).
Aspirasi itu disampaikan melalui forum yang diinisiasi Koalisi PRIMA atau Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran. Koalisi tersebut membawa hasil pendataan partisipatif, audit sosial, analisis anggaran, serta penyusunan rencana aksi komunitas terkait air, sanitasi, kebersihan, dan layanan kesehatan di kawasan pesisir.
Koalisi PRIMA terdiri atas Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI), Perkumpulan Inisiatif, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA), Kota Kita, dan International Budget Partnership (IBP).
Berdasarkan pendataan koalisi di Kampung Tambaklorok, sebanyak 96% warga juga bergantung pada sumur artesis untuk memenuhi kebutuhan air. Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan pemenuhan layanan dasar yang dihadapi masyarakat pesisir.
Persoalan itu berlangsung di tengah berbagai tekanan lingkungan di pesisir Semarang, mulai dari kenaikan muka laut, hujan ekstrem, hingga penurunan muka tanah yang mencapai 1-15 sentimeter per tahun. Kerentanan lingkungan tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika infrastruktur air bersih, sanitasi, dan kebersihan belum memadai.
Perempuan menjadi salah satu kelompok yang merasakan dampak persoalan tersebut. Karena itu, pengalaman mereka dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran layanan dasar.
Senior Program Coordinator International Budget Partnership (IBP) Indonesia, Salbiyah, mengatakan forum multipihak diperlukan untuk mendorong pemenuhan hak masyarakat atas air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah yang lebih inklusif.
Menurut dia, data dan pengalaman warga perlu dipertemukan dengan sumber daya pemerintah agar kebijakan serta anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bagi IBP dan Koalisi PRIMA, forum ini sangat penting karena mempertemukan berbagai perspektif. Rakyat mempunyai data dan pengalaman, sementara pemerintah punya sumber daya untuk pemenuhan akses air minum bagi warga. IBP sendiri berkomitmen mendukung partisipasi masyarakat, termasuk penggunaan data dalam advokasi dan tata kelola anggaran yang inklusif dan berorientasi pada hasil,” ucapnya Rabu.
Analisis Anggaran Air dan Sanitasi Jadi Sorotan
Tenaga ahli Koalisi PRIMA, Putri Milasari, memaparkan hasil analisis anggaran Pemerintah Kota Semarang terhadap delapan program prioritas yang berkaitan dengan sektor air, sanitasi, dan kebersihan atau water, sanitation, and hygiene (WASH).
Dari analisis tersebut, Putri menemukan penyerapan anggaran yang belum maksimal serta kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program.
“Sektor sanitasi juga menjadi perhatian karena pelayanannya dinilai belum memenuhi standar yang dibutuhkan,” ungkap Putri.
Sementara itu, perwakilan KPPI Semarang, Suntiah, memaparkan hasil audit sosial dan advokasi bersama warga Tambaklorok mengenai persoalan air bersih, sanitasi, persampahan, dan drainase.
Advokasi yang dilakukan pada Juli lalu disebut mendapat respons dari PDAM berupa potongan biaya pemasangan jaringan perpipaan bagi warga Tambaklorok.
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Semarang, Johanes Nugroho, menilai forum multipihak tersebut dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan sanitasi.
Saat ini, Bappeda Kota Semarang tengah menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK). Karena itu, masukan dari masyarakat dan organisasi pendamping dinilai relevan untuk memperkuat perencanaan tersebut.
“Forum ini menurut kami amat strategis dalam mendukung program Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan hari ini menjadi masukan yang cukup progresif karena kami saat ini di Bappeda sedang menyusun SKK,” tandas Johanes.
Leave a Reply